KlikBuka–Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, tampil sebagai narasumber dalam Green Leadership Forum II Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar pada 29 Juli 2025.
Acara ini, hasil kolaborasi Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dengan The Asia Foundation, menghadirkan 14 kepala daerah se-Sulsel untuk membahas tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan.”
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, membuka forum dengan menekankan bahwa isu lingkungan kini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. “Kita perlu lebih banyak local champions di daerah. Surabaya, Bali, dan Bogor adalah contoh nyata,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, yang menunjukkan kepedulian tinggi dan kesiapan bertindak untuk menjaga lingkungan.
Direktur PATTIRO, Fitriah Muslih, memaparkan tantangan lingkungan di Sulsel, seperti alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, polusi air, hingga deforestasi yang telah merusak lebih dari 474 ribu hektare kawasan hutan. “Perubahan iklim memperburuk situasi dengan meningkatnya bencana seperti banjir. Karenanya, kebijakan nasional dan daerah kini fokus pada pembangunan rendah karbon dan tahan iklim,” katanya.
Dalam sesi talkshow bertajuk “Memperkuat Inovasi Fiskal untuk Pembangunan Hijau di Sulsel: Praktik dan Tantangan,” Bupati Andi Utta, sapaan akrab Andi Muchtar, membeberkan langkah strategis Bulukumba. Ia menyoroti kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), di mana desa-desa yang unggul dalam pengelolaan lingkungan mendapat insentif tambahan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). “Kami ingin desa aktif melindungi lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Andi Utta juga menjelaskan bahwa sejak 2021, Bulukumba memprioritaskan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan melalui distribusi bibit unggul seperti durian musang king, lengkeng, manggis, kopi, cengkeh, kakao, hingga kelapa genjah. Untuk 2025, ia mendorong desa mengalokasikan 20-40% anggaran untuk ketahanan pangan, termasuk penyediaan bibit, pupuk organik, dan revitalisasi lahan tak produktif. Program land clearing juga digalakkan untuk mengganti tanaman tak produktif dengan varietas unggul, menciptakan perkebunan monokultur berkualitas sekaligus gerakan penghijauan yang menghasilkan buah untuk masyarakat.
Forum ini menjadi wadah penting bagi pemimpin daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor untuk menyinergikan kebijakan lingkungan, termasuk memperluas Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Sulsel dan Indonesia. Pada kesempatan ini, Andi Utta menerima penghargaan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE), yang diserahkan langsung oleh Country Representative The Asia Foundation Indonesia, Hana Satrio, sebagai pengakuan atas komitmennya dalam pembangunan hijau.(*)
